Ternate, 2 Okrober 2026- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara mengirimkan perwakilan resmi untuk mengikuti kegiatan diskusi publik yang digagas dan diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Acara berlangsung di Aston Hotel Makassar, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Mengusung tema besar “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial, sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan”, kegiatan ini menjadi wadah strategis pertukaran pandangan antarberbagai elemen bangsa terkait masa depan peradilan di Indonesia.
Ketua Komisi Yudisial RI Pusat, Prof. KPA Abdul Chair Ramadhan, MH. bertindak sebagai pembicara utama (keynote speaker). Dalam paparan pembukanya, ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Komisi Yudisial merupakan langkah krusial untuk menjamin tegaknya kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka, bebas dari intervensi, berintegritas tinggi, dan melahirkan keadilan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Diskusi publik ini juga menghadirkan jajaran pembicara terkemuka, yaitu:
- Prof. Taufirrahman Syahuri, MH. – Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional (VPN) Veteran Jakarta
- Prof. Suparji Ahmad, MH. – Guru Besar Universitas Al Azhar Jakarta
- Prof. Andi Muhammad Asrun, MH. – Anggota Komisi Yudisial, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim
- Buya Dr. Amirsyah Tambunan – Sekretaris Jenderal MUI Pusat
Kegiatan ini dihadiri secara luas oleh perwakilan MUI se-Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, perwakilan perguruan tinggi dari kedua kawasan, serta para pengacara, advokat, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Kehadiran para peserta mencerminkan kepedulian tinggi berbagai pihak terhadap penyempurnaan sistem peradilan nasional.
Bagi MUI Maluku Utara, keikutsertaan dalam forum ini merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian masyarakat keagamaan di wilayah tersebut agar suara daerah ikut didengar dalam upaya membangun peradilan yang bersih dan tepercaya. Para utusan menyampaikan aspirasi serta harapan agar penguatan kewenangan Komisi Yudisial benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas penegakan hukum, termasuk di wilayah Maluku Utara.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk menyuarakan harapan masyarakat Maluku Utara: bahwa peradilan yang merdeka, bersih, dan adil adalah kebutuhan mendasar yang harus diwujudkan bersama. Sinergi antara lembaga hukum, dunia pendidikan, dan tokoh agama sangat penting agar hukum tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi hidup dan memberikan keadilan di tengah masyarakat,” ujar Muhammad Aziz sebagai perwakilan MUI Maluku Utara.
Diskusi berlangsung dalam suasana konstruktif dan dinamis, melahirkan berbagai pandangan serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Komisi Yudisial dalam memperkuat kewenangan, kelembagaan, serta fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga mempererat kerja sama antara Komisi Yudisial, MUI, perguruan tinggi, dan kalangan praktisi hukum di kawasan Indonesia Tengah dan Timur.
Penulis : zhyzco
