MUI Maluku Utara Gelar Dialog Publik: Bahas NKRI, Federalisme dan Masa Depan Indonesia dari Perspektif Kebangsaan dan Keumatan

Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib, demokratis, dan penuh semangat kebangsaan, dihadiri oleh para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta unsur pemerintahan .

Dalam paparannya, Dr. Abdul Azis Hakim, SH., MH menyoroti landasan hukum dan konstitusional bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa NKRI bukan bentuk yang dipilih secara sembarang, melainkan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang lahir dari musyawarah untuk mengakomodasi keberagaman nusantara. Terkait gagasan federalisme, ia menyampaikan bahwa setiap wacana perubahan bentuk negara perlu dikaji secara menyeluruh, mendalam, dan melibatkan seluruh elemen bangsa, tanpa mendahului kesepakatan nasional. Dan sebenarnya persoalannya bukan pada bentuk negara mau NKRI atau Federal, atau apapun itu, Rakayat tak peduli, yang terpenting Meratanya keadilan antara pusat dan daerah ‘imbuhnya’

Prof. Dr. Faisal Nasar, MA selaku Pengurus MUI Pusat menyampaikan pandangan dari sisi keumatan dan nilai-nilai agama. Menurutnya, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. “Persatuan bangsa adalah amanah yang harus dijaga. Setiap wacana yang berkembang, termasuk wacana tentang bentuk negara, harus diletakkan di atas niat tulus untuk kemaslahatan seluruh bangsa, bukan kepentingan kelompok atau golongan semata,” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiskusi secara santun, berbasis data dan argumen yang kuat, serta menghindari perpecahan akibat perbedaan pandangan.

Dari sisi sosiologis, Dr. Herman Oesman, M.Si. menekankan pentingnya melihat realitas kemajemukan masyarakat Indonesia. “Sistem ketatanegaraan yang dijalankan harus mampu menjawab kebutuhan dan keadilan bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Setiap wacana perubahan sistem pemerintahan harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat agar tidak menimbulkan kerawanan baru,” ujarnya. Ia juga mengingatkan agar diskusi tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga memperhatikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat luas.

Dr. Rakhmat, M.Hum. memaparkan perspektif sejarah dan nilai-nilai kebudayaan serta keagamaan yang hidup di wilayah Indonesia Timur. Ia menyampaikan bahwa semangat persaudaraan dan keragaman yang menjadi kekayaan bangsa harus tetap menjadi fondasi dalam membicarakan masa depan negara. “Kita semua adalah bagian dari satu bangsa yang besar. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun persatuan harus tetap menjadi harga mati yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat,” tambahnya.

Sementara itu, Perwakilan Kesbangpol Maluku Utara menyambut baik terselenggaranya dialog publik ini dan menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya-upaya memperkuat pemahaman kebangsaan. Kesbangpol juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, menumbuhkan semangat persatuan, dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan melalui jalur yang santun, konstitusional, dan tidak memecah belah keutuhan bangsa.

Pada sesi tanya jawab, peserta berpartisipasi secara aktif menyampaikan pandangan, pertanyaan, dan gagasan. Peserta menyoroti ketimpangan sosial akibat ketidakadilan, kehancuran ekotologi akibat pembukaan area tambang, meminta pemerintah serius menangani persoalan ini.